Wabup Luwu Utara Hadiri Rakor Penanggulangan Kemiskinan

LUWU UTARA - Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, Suaib Mansur, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan atau TKPKD Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (27/6/2023), di Hotel Novotel, Makassar.

Rakor dihadiri para Wakil Bupati yang juga Ketua TKPKD Kabupaten/Kota se-Sulsel, Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta perwakilan USAID ERAT.

Baca juga: 353 Tahun Sulsel, Gubernur Andi Sudirman Resmikan 10 Unit Arsinum di 8 Kabupaten

Hadir pula beberapa pejabat dan stakeholder terkait lainnya. Wabup Lutra, Suaib Mansur, mengatakan bahwa rakor tersebut adalah upaya penyamaan persepsi tentang penggunaan data, termasuk yang terkait dengan DTKS.  

“Saya kira hari ini adalah momentum yang baik untuk menyamakan perspsi, terutama dalam hal pengunaan data, terutama untuk penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, ” jelas Suaib Mansur, usai menghadiri rakor tersebut.

Baca juga: Sekprov Abdul Hayat Minta PPTI Lakukan Percepatan Pemberantasan TB di Sulsel

Terkait dengan kemiskinan, Suaib bersyukur bahwa ada tren penurunan angka kemiskinan di Luwu Utara. Hal itu, kata dia, merupakan hasil yang positif dalam upaya pemda untuk terus menggenjot program pengentasan kemiskinan.
 
“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, alhamdulillah, Luwu Utara berhasil menurunkan angka kemiskinanan dari 13, 59% ke 13, 22%. Artinya ada tren yang positif dalam hal penurunan angka kemiskinan di Luwu Utara, ” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut dia, masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan secara bersama untuk terus melanjutkan tren yang positif ini, terkait adanya tren penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.

Baca juga: Menko Marves: Kalau Kita Terintegrasi, Tidak Ada Yang Bisa Melawan Kita

“PR kita masih banyak, terutama untuk pengurangan kantong-kantong kemiskinan dan juga strategi peningkatan pendapatan masyarakat kita yabg tergolong ke dalam kemiskinan ekstrem dan kemiskinan reguler, ” ucap mantan Kadis PUPR ini.

Dalam rakor tersebut, Suaib juga menanyakan tentang kesesuain data, termasuk mekanisme pengembalian data setelah dilakukan verifikasi dan validasi di tingkat desa dan kelurahan. “Kita tentu berharap pemerintah pusat mendukung upaya kita dalam mengurangi kantong-kantong kemiskinan, sehingga dijadikan rujukan oleh semua daerah, ” tandasnya. (LH)

Baca juga: Pemprov Sulsel Siapkan 10.414 Kuota PPPK 2022